WARTA, TANJUNG SELOR — Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk mengangkat seluruh tenaga honorer atau PTT menjadi ASN, khususnya dalam bentuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Kaltara dan Pegawai Honorer, yang berlangsung siang tadi.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Pemprov Kaltara, Pollymart Sijabat, mengungkapkan bahwa Gubernur Zainal A. Paliwang telah menunjukkan perhatian penuh terhadap nasib tenaga honorer. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa pengangkatan seluruh honorer menjadi PPPK tanpa adanya diskriminasi.
“Pak Gubernur benar-benar berkeinginan agar semua honorer diangkat. Ini bukan hanya keinginan Pemprov Kaltara, tetapi niat tulus dari beliau untuk memastikan tenaga honorer mendapatkan hak mereka,” ungkap Pollymart.
Pollymart juga menjelaskan bahwa Pemprov Kaltara berkomitmen untuk mengutamakan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, mengingat kebijakan pemerintah pusat yang kadang tidak mendukung pengangkatan tenaga honorer. Namun, di Kaltara, kebijakan tersebut tidak berlaku. Pemprov Kaltara terus berjuang agar tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun bekerja dapat diangkat sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
“Di beberapa daerah lain, ada penolakan terhadap honorer lama, tetapi di Kaltara, kami terus berupaya memastikan mereka mendapatkan haknya, tanpa mengangkat tenaga honorer baru yang belum memenuhi kriteria,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Yusuf Suardi, mengungkapkan bahwa meskipun ada beberapa kendala dalam tahap verifikasi administrasi, proses pengangkatan CPNS dan PPPK tetap berjalan.
“Kami terus melanjutkan administrasi yang diperlukan, meskipun ada beberapa kendala pada verifikasi tahap kedua terkait lima orang yang lulus meskipun tidak memenuhi syarat. Namun, kami pastikan hal tersebut tidak akan menghambat proses pengangkatan,” jelas Yusuf.
Yusuf juga menambahkan bahwa Pemprov Kaltara siap untuk melaksanakan pengangkatan CPNS dan PPPK jika ada kebijakan mendadak dari pemerintah pusat. “Kami siap dengan anggaran yang ada, dan jika ada skema pengangkatan baru dari pemerintah pusat, Pemprov Kaltara akan segera menindaklanjutinya,” ungkapnya.
