WARTA, NUNUKAN – Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Nunukan dipadati warga yang mempertanyakan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang tiba-tiba terhenti tanpa penjelasan resmi. Banyak dari mereka mengaku heran karena sebelumnya rutin menerima bantuan.
Kepala Koordinator PKH Kemensos di DSP3A Nunukan, Wahyudin, menjelaskan bahwa penyaluran PKH tahap II tahun 2025 memang mengalami pengurangan jumlah penerima manfaat.
“Pada triwulan pertama ada 5.429 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tapi di triwulan kedua hanya tersisa 5.117. Ada penurunan sebanyak 312 KPM,” jelas Wahyudin, Minggu (27/7/2025).
Penyaluran bansos PKH tahun ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang disusun dari integrasi tiga data nasional: DTKS, Regsosek, dan P3KE, serta dipadankan dengan NIK. Kebijakan ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Menurut Wahyudin, sistem DTSEN secara otomatis mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraandari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (paling mampu).
“Hanya mereka yang berada di desil bawah yang memenuhi syarat. Kalau datanya menunjukkan sudah dianggap mampu, maka bantuan tidak dilanjutkan,” tegasnya.
Beberapa KPM yang dinonaktifkan dari daftar penerima disebut memiliki indikator kemampuan ekonomi, seperti pekerjaan tetap, daya listrik tinggi, kepemilikan kendaraan, hingga status sebagai perangkat desa aktif.
Ia memastikan bahwa verifikasi data terus dilakukan secara berkala untuk menjaga akurasi dan keadilan distribusi bantuan.
“Kalau memang ada yang merasa layak tapi belum terdata, bisa segera melapor ke desa atau kelurahan untuk diajukan kembali dalam pembaruan data,” tutupnya.
