WARTA, TANJUNG SELOR — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyindir keras Pemerintah Kabupaten Bulungan yang dinilai lamban dan tak serius menangani persoalan sekolah-sekolah rusak. Ia menegaskan, pendidikan dasar adalah hak dasar rakyat yang harus menjadi prioritas, bukan dibiarkan terkatung-katung.
“Pendidikan itu hak semua warga negara. Harusnya jadi prioritas! Sudah ada mandatory spending 20 persen anggaran untuk pendidikan, masa masih ada sekolah yang plafonnya ambruk, atap rusak, ruang belajar dibagi dua? Itu tidak bisa ditolerir,” tegas Hetifah, Rabu malam (16/7/2025).
Politisi senior yang dikenal dekat dengan Kalimantan ini mengaku geram melihat lambannya respon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan. Ia menilai, kondisi sekolah-sekolah di Bulungan jauh dari standar minimal, baik dari sisi sarana, guru, hingga keamanan belajar mengajar.
“Kalau sekolahnya tidak aman, plafon mau ambruk, fasilitas rusak, ini bukan soal anggaran lagi, tapi soal komitmen pemerintah daerah! Kalau tidak sanggup, minta bantuan pusat, jangan dibiarkan!” kritik Hetifah.
Daftar Masalah Klasik, Solusi Tak Kunjung Datang
Beberapa kasus yang jadi sorotan di antaranya SDN 15 Sabanar Lama yang berdiri di lahan sengketa, SDN 003 Dusun Antal Desa Salimbatu yang plafon ruang kelasnya nyaris roboh, hingga SDN 002 Desa Lepak Aru Kecamatan Peso yang bangunannya rusak parah dan tidak punya toilet.
Di SDN 011 Kecamatan Peso, satu ruang kelas bahkan dipakai dua kelas sekaligus, diajar satu guru. Kondisi yang jauh dari ideal untuk proses belajar-mengajar.
Ironisnya, masalah-masalah ini justru tidak masuk daftar prioritas pembangunan tahun 2025 oleh Pemkab Bulungan.
Anggaran Ada, Tapi untuk Siapa?
Data dari DPA Disdikbud Bulungan mencatat total anggaran Rp 24,7 miliar untuk peningkatan sarana prasarana SD-SMP tahun 2025. Tapi sebagian besar proyek malah berpusat di wilayah Tanjung Palas Timur, sementara sekolah-sekolah rusak di pelosok seperti di Peso dan Tanjung Palas Tengah justru diabaikan.
Untuk SD saja, Rp 13 miliar dihabiskan untuk pembangunan rumah dinas, pagar, dan jalan lingkungan di SDN 005 Tanjung Palas Timur yang notabene jauh dari lokasi sekolah yang kondisinya rusak parah.
Sementara di jenjang SMP, Rp 11,7 miliar dialokasikan, termasuk pembangunan laboratorium komputer di SMPN 2 Tanjung Selor yang nilainya fantastis Rp 4,1 miliar.
Tidak ada satupun anggaran untuk SDN 003 Antal, SDN 015 Sabanar Lama, maupun SDN 011 Peso.
Hetifah: Jika Tak Mampu, Minta Bantuan Pusat!
Hetifah menegaskan, jika Pemkab Bulungan tidak mampu menyelesaikan masalah pendidikan di daerahnya, seharusnya tidak ragu meminta intervensi dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai anak-anak jadi korban. Kalau tidak bisa selesai sendiri, segera koordinasi dengan pusat. Jangan malah sibuk bangun pagar dan rumah dinas, tapi sekolah rusak dibiarkan,” pungkasnya.
