WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di daerah. Lewat Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang digelar Biro Administrasi Pembangunan Setprov Kaltara, berbagai program strategis dibahas bersama kementerian terkait.
Rakor ini melibatkan satuan kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pertanian, membahas evaluasi realisasi kegiatan dan penyelarasan program Tahun Anggaran 2025.
“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, mengawasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah,” ujar Kepala Biro Administrasi Pembangunan, H. Sapi’i, S.T., M.A.P.
Ia menegaskan, pertemuan ini memiliki tiga sasaran utama: menguatkan peran Gubernur sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, mengimplementasikan PP Nomor 33 Tahun 2018, serta menyinkronkan program pusat dan daerah demi kelancaran pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian di Kaltara.
Fokus Jalan, Irigasi, Hingga Sekolah Rakyat
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Javid Hurriyanto, S.T., M.T., dalam paparannya mengungkap total jaringan jalan nasional di Kaltara kini mencapai 643,52 km, dengan kondisi mantap sebesar 97,14 persen.
Beberapa proyek prioritas yang tengah digenjot antara lain akses jalan perbatasan Malinau–Long Bawan, Mansalong–Tau Lumbis, PLBN Long Nawang, akses menuju Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning, hingga jalan paralel perbatasan Malinau–Long Boh.
“Pemanfaatan dana SBSN, program holding, dan keterlibatan aktif pemda serta stakeholder jadi strategi utama kami untuk percepatan pembangunan,” terang Javid.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V, Mustofa S., S.T., M.T., menyampaikan rencana pembangunan sektor sumber daya air tahun 2025–2029 difokuskan pada irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, bendungan, embung, serta jaringan air baku.
“Program ini akan berdampak langsung pada ketahanan pangan dan ketersediaan air untuk masyarakat,” katanya.
Pertanian Naik Kelas, Sekolah Rakyat Dibangun
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, Diana Risawaty, S.P., juga menekankan pentingnya sinergi dalam melaksanakan program pertanian yang berdampak luas pada peningkatan ekonomi masyarakat.
“Sinergi ini akan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, serta menjaga stabilitas harga pangan,” ujarnya optimistis.
Menariknya, dalam rakor ini juga disinggung rencana pembangunan 200 Sekolah Rakyat berasrama yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna Maret lalu. Syafrudin, S.T., M.T. dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara mengungkap proyek ini akan dimulai pada September 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.
“Setiap sekolah akan berdiri di atas lahan minimal 6 hektar, dilengkapi asrama, ruang kelas, fasilitas olahraga, dan gedung serbaguna. Ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.
Menuju Kaltara Maju dan Berkelanjutan
Rakor ini menjadi momen penting memperkuat harmonisasi antarinstansi dalam rangka mewujudkan pembangunan merata di Kaltara, terutama di kawasan perbatasan dan strategis nasional.
Seluruh upaya ini sejalan dengan visi besar Gubernur Kaltara, yakni membangun fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan.
