WARTA, TANJUNG SELOR – Memasuki paruh waktu pertama Tahun Anggaran 2025, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan kinerja positif dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Kaltara, Bustan, menyampaikan optimismenya atas capaian tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 8 Mei 2025, Kaltara masuk dalam zona hijau dengan kategori di atas rata-rata nasional. Rata-rata realisasi pendapatan provinsi secara nasional tercatat sebesar 24,33 persen, sementara Kaltara berada di urutan ke-8 dengan realisasi pendapatan mencapai 28,76 persen.
“Sedangkan untuk realisasi belanja nasional sebesar 15,02 persen, Kaltara sedikit lebih tinggi yakni 15,49 persen. Artinya kita tetap berada di jalur positif,” ujar Bustan, Rabu (2/7), didampingi Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto.
Dinamika Nasional Pengaruhi Serapan APBD
Bustan menjelaskan, sejumlah dinamika di tingkat nasional turut mempengaruhi pelaksanaan APBD di daerah, termasuk Kaltara. Di antaranya adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mewajibkan pencadangan sebagian anggaran seperti DBH, DAU, dan DAK untuk infrastruktur.
Kondisi ini diperkuat dengan kebijakan penundaan proses pengadaan barang dan jasa, serta penyesuaian APBD melalui Perkada tentang Perubahan Penjabaran, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
“Kebijakan ini berdampak pada tertundanya pengadaan barang dan jasa di hampir seluruh SKPD, yang pada akhirnya memengaruhi nilai realisasi APBD semester pertama,” jelasnya.
Selain itu, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja juga menuntut daerah melakukan efisiensi ketat, termasuk memantau pelaksanaannya di tingkat kabupaten/kota.
Dorong Percepatan Belanja Daerah di Semester II
Memasuki semester kedua tahun anggaran, Bustan meminta seluruh perangkat daerah di Kaltara untuk mengoptimalkan serapan anggaran guna menjaga momentum positif yang telah dicapai.
“Kita ingin realisasi belanja meningkat. Ini penting, bukan hanya demi capaian angka, tapi juga agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Realisasi pendapatan dan belanja yang positif juga menjadi salah satu indikator dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Kaltara sendiri telah mencatatkan rekor 11 kali berturut-turut meraih opini WTP, sebuah capaian yang patut dijaga.
“Ini bukti komitmen kita dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Kita harus pertahankan prestasi ini,” pungkas Bustan.
