TANJUNG SELOR — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024, menyoroti serius realisasi anggaran pada awal tahun. Mereka menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan sejak triwulan pertama sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas belanja dan serapan anggaran.
Ketua Pansus, Hamka, menyatakan bahwa selama ini banyak program baru berjalan setelah pertengahan tahun, sehingga waktu pelaksanaan menjadi sempit dan berdampak pada rendahnya capaian anggaran.
“Kami merekomendasikan agar kegiatan sudah dapat berjalan sejak triwulan pertama. Perencanaan dan proses pengadaan harus disiapkan lebih awal agar pelaksanaan tidak menumpuk di akhir tahun,” tegas Hamka.
Pansus DPRD mengacu pada skema ideal realisasi anggaran dari pemerintah pusat, yakni 15 persen pada triwulan I, 40 persen pada triwulan II, 60 persen pada triwulan III, dan minimal 90 persen pada triwulan IV. Menurut Hamka, keterlambatan di awal tahun menyebabkan beban berat pada akhir tahun, yang sering berdampak pada terburu-burunya belanja dan menurunnya kualitas output program.
Pansus juga menyoroti bahwa lambatnya proses lelang menjadi penyebab utama keterlambatan program. Oleh karena itu, mereka mendesak seluruh perangkat daerah untuk menyelesaikan dokumen administrasi dan kontrak paling lambat Januari.
“Percepatan pelaksanaan kegiatan bukan sekadar soal teknis, tapi juga menyangkut tanggung jawab kepada publik. Jika program terealisasi lebih awal, maka pelayanan publik pun lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hamka menegaskan bahwa rekomendasi Pansus harus menjadi dasar nyata dalam perbaikan pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Kaltara, bukan sekadar formalitas dalam dokumen LKPJ.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyatakan komitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi, catatan, dan masukan DPRD. Ia menilai masukan dari Pansus sangat penting sebagai landasan perbaikan perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan strategis.
“Rekomendasi ini sangat berarti bagi jajaran Pemprov untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Bumi Benuanta,” ujar Gubernur.
Gubernur juga telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti setiap poin yang disampaikan DPRD, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
