WARTA, TANJUNG SELOR – Setelah melaksanakan serangkaian monitoring ke sejumlah wilayah di Kalimantan Utara, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kaltara menggelar rapat klarifikasi bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas hasil temuan di lapangan.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPj, Hamka, serta dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, bersama anggota pansus lainnya seperti Alimuddin, Maslan Abdul Latif, Adi Nata Kusuma, dan Agus Salim.
“Beberapa OPD yang hadir sebagai mitra kerja antara lain Biro Umum, perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, serta sejumlah konsultan teknis,” ungkap Muddain.
Soroti Jalan Rusak dan Potensi Longsor
Dalam rapat tersebut, Pansus menyampaikan sejumlah catatan penting hasil monitoring di lapangan. Salah satunya adalah kondisi infrastruktur jalan yang dinilai memprihatinkan dan membahayakan keselamatan warga.
“Banyak ruas jalan yang kondisinya rusak parah, sehingga tidak dapat dilalui dengan aman. Ini harus segera menjadi perhatian pemerintah,” ujar Muddain.
Tak hanya itu, Pansus juga menyoroti progres pembangunan asrama mahasiswa Kaltara serta wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami bencana longsor. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Rekomendasi Akan Disampaikan di Paripurna
Setelah proses klarifikasi selesai, DPRD Kaltara dijadwalkan akan menggelar Rapat Paripurna pada 19 Mei 2025 mendatang untuk menyampaikan hasil rekomendasi resmi terhadap LKPj Gubernur Kaltara.
“Harapannya, masukan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan di tahun-tahun mendatang,” tutup Muddain.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltara untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (*)
