WARTA, TARAKAN – Menyambut proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, mengingatkan masyarakat untuk tidak memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu jika tidak sesuai dengan ketentuan, terutama dalam hal zonasi dan daya tampung.
Ia menyoroti kebiasaan orang tua yang memaksakan pilihan sekolah favorit, terutama di daerah seperti Tarakan dan Nunukan, tanpa mempertimbangkan batasan yang ditetapkan oleh sistem zonasi.
“Misalnya, di Tarakan banyak yang tetap berusaha masuk ke SMA Negeri 1, padahal zonasi dan kuotanya terbatas. Hal seperti ini perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada,” kata Syamsuddin, baru-baru ini.
Menurutnya, sistem zonasi bertujuan menciptakan pemerataan akses pendidikan dan efisiensi dalam distribusi siswa, meskipun di lapangan masih ditemui kendala, seperti penyalahgunaan alamat dalam Kartu Keluarga (KK) demi mengejar sekolah unggulan.
“Saat penerapan zonasi sebelumnya, muncul kasus KK yang dimanipulasi. Padahal kapasitas sekolah terbatas. Jadi, sebaiknya tidak dipaksakan. Pilih sekolah yang sesuai lokasi tempat tinggal dan kriteria lainnya,” tegasnya.
Syamsuddin juga mendorong sekolah swasta untuk terus meningkatkan mutu dan manajemen sebagai alternatif yang layak bagi masyarakat, agar persaingan di sektor pendidikan semakin sehat.
“Sekolah swasta juga harus diperkuat dari sisi kualitas dan manajemen. Ini penting agar bisa menjadi pilihan yang setara dengan sekolah negeri,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kaltara sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Kota Tarakan, yang juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara serta Dinas Pendidikan Kota Tarakan.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memantau kesiapan teknis pelaksanaan PPDB, termasuk sistem zonasi dan pengelolaan kuota siswa. Syamsuddin menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan semua proses berjalan lancar dan adil.
Senada dengan itu, anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Dino Andrian, turut menekankan pentingnya pematangan sistem PPDB agar distribusi siswa berdasarkan zonasi dapat diterapkan secara transparan dan merata.
