WARTA, JAYAPURA — Upaya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah kembali mendapat dorongan kuat. Kali ini, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama Bank Papua menggelar Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Elektronifikasi Transaksi melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Program Pemerintah Daerah: Kerja Sama BPD Melalui SIPD-RI dan Siskeudes-Link”, yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura.
Seminar ini menjadi bagian dari rangkaian acara Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXV-2025, dan dihadiri oleh jajaran direksi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI).
Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise, menekankan pentingnya peran strategis BPD dalam era digitalisasi. “BPD bukan sekadar penyedia layanan keuangan, tapi juga mitra utama pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital yang transparan, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Senada, Plt Ketua Umum Asbanda, Busrul Iman, menegaskan komitmen seluruh BPD untuk mendukung elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah. Asbanda juga telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penerapan SP2D online melalui SIPD-RI dan program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes-Link).
Sinergi Strategis dengan Kemendagri
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs Agus Fatoni, M.Si, menyebutkan bahwa sinergi antara Kemendagri dan BPD masih bisa ditingkatkan, khususnya dalam penerapan SIPD-RI dan Siskeudes-Link. Ia menilai, keberadaan sistem ini dapat mempercepat pengambilan keputusan serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi keuangan daerah secara daring.
“BPD harus aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah. Digitalisasi ini bukan tren semata, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” tegasnya.
BPD Sebagai Agen Pembangunan
Drs Yudia Ramli dari Ditjen Bina Keuangan Daerah menambahkan, sebagai agen pembangunan, BPD dituntut tidak hanya mengelola kas daerah, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas BPD, mulai dari pembiayaan ekonomi daerah, peningkatan akses keuangan, hingga percepatan transformasi digital.
“Tak hanya SIPD-RI dan Siskeudes-Link, kami juga mendorong optimalisasi peran BPD dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),” jelasnya.
Digitalisasi & Keamanan Siber Jadi Sorotan
Yudi Permana dari OJK menyoroti pentingnya tata kelola dan keamanan siber dalam proses digitalisasi BPD. Ia menegaskan bahwa OJK telah menerbitkan berbagai pedoman, seperti POJK No. 12/2021 dan SEOJK No. 29/2022, yang mengatur transformasi digital dan keamanan siber.
“Digitalisasi tak bisa ditawar, tapi harus diiringi pengawasan dan mitigasi risiko yang kuat. Semua itu telah tertuang dalam Roadmap Penguatan BPD 2024–2027,” jelas Yudi.
Sementara itu, pengamat perbankan sekaligus Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, mengingatkan bahwa akselerasi digital BPD masih menghadapi tantangan besar. Mulai dari perbedaan regulasi antara pemerintah daerah dan OJK, hingga masih lemahnya kesiapan di bidang keamanan TI.
“Ada kemajuan signifikan, tapi cyber security masih jadi PR besar. Penguatan kebijakan, peningkatan SDM, dan teknologi yang mumpuni harus menjadi fokus,” pungkas Eko.
