WARTA, MALINAU – Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di wilayah perbatasan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dan Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si melanjutkan perjalanan dari Kecamatan Sungai Boh menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Rabu (16/04/2025).
Turut mendampingi rombongan, jajaran Forkopimda dan pejabat penting lainnya seperti Bupati Malinau Wempi W. Mawa, Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, Komandan Lantamal XIII Laksamana Pertama TNI Dr. Ferry Supriady, serta unsur pimpinan TNI-Polri dan kepala perangkat daerah Provinsi Kaltara.
Sebelum tiba di lokasi, Gubernur dan rombongan menyempatkan diri menyapa masyarakat Long Nawang yang antusias menyambut kedatangan mereka.
Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 10 menit, tepat pukul 16.30 WITA, rombongan tiba dan langsung meninjau fasilitas PLBN Long Nawang, yang telah diresmikan pada 2 Oktober 2024 lalu.
“Alhamdulillah, ini kunjungan saya yang kedua. Dulu saat pertama kali ke sini, petugasnya belum lengkap. Sekarang sudah lengkap dan semua bekerja dengan baik,” ujar Gubernur Zainal dengan penuh apresiasi.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan PLBN ini sebagai wajah negara di perbatasan yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, terutama dalam hal akses jalan, fasilitas penunjang, dan pembiayaan operasional.
Gubernur Zainal secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta Kementerian Dalam Negeri atas perhatian dan dukungan mereka terhadap masyarakat di wilayah perbatasan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala PLBN Long Nawang Liston Harison Simatupang melaporkan bahwa operasional PLBN telah berjalan dengan baik meski masih bersifat manual.
“Saat ini belum ada pelayanan cop paspor karena CIQ (Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina) belum aktif. Namun setiap hari kami tetap melakukan pendataan dan melaporkan ke pusat,” jelas Liston.
PLBN Long Nawang melayani sekitar 10 pelintas kendaraan roda empat dan 6 sepeda motor setiap harinya, dengan sebagian besar staf berasal dari masyarakat lokal.
Diharapkan, kunjungan kerja ini dapat menjadi pemicu percepatan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, termasuk jaringan jalan, listrik, dan telekomunikasi, serta mendorong Malaysia untuk segera membangun pos lintas batasnya di wilayah seberang.
