WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memastikan belanja pegawai pada tahun 2025 akan meningkat. Kenaikan ini terjadi karena Pemprov akan merekrut sekitar 1.400 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, menjelaskan bahwa perekrutan ASN tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Pemprov Kaltara.
“Kami sudah menghitung belanja pegawai dengan penambahan ASN ini. Posisi belanja pegawai diperkirakan mencapai 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Denny saat ditemui di Tanjung Selor, dikutip Radar Tarakan Jumat (20/12).
Denny mengungkapkan bahwa ASN yang akan direkrut terdiri dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini, belanja pegawai Pemprov Kaltara baru mencapai 24 persen dari APBD.
Meski belanja pegawai mendekati batas maksimal, Denny memastikan alokasi anggaran tetap fleksibel. “Kebutuhan lain masih bisa diakomodasi karena kita masih dalam batas aman,” tambahnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja pegawai lebih dari 30 persen hingga 2027. Kelonggaran ini diberikan khusus untuk mendukung penerimaan CPNS dan PPPK. Namun, Denny mengingatkan pentingnya kehati-hatian.
“Jika belanja pegawai melampaui 30 persen, APBD bisa dianggap tidak sehat karena sebagian besar anggaran hanya habis untuk belanja wajib,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Kaltara akan mengupayakan agar belanja pegawai tetap di bawah 30 persen dari APBD. Menurut Denny, jika dana transfer dari pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, APBD juga akan naik sehingga persentase belanja pegawai secara otomatis turun.
“Ketika APBD meningkat, persentase belanja pegawai akan menurun karena pembaginya lebih besar. Inilah yang akan kami optimalkan untuk menjaga anggaran tetap sehat,” tutup Denny.(INT)
